Jombang – Bentuk dukungan dan suara rakyat khususnya warga Jombang terkait dengan posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden terus menguat.

Salah satunya berasal dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang Barikade Gusdur Kabupaten Jombang, Muizzun Hakam.

Melalui pernyataannya, pihaknya menegaskan dirinya mendukung sepenuhnya atas keputusan DPR RI yang telah menetapkan bahwa Polri di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang dia sampaikan kepada tim redaksi, Selasa (27/1/2026).

“Terkait dinamika Reformasi Polri dan hasil rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan polri, maka kami keluarga besar Barikade Gusdur Jombang mendukung institusi Kepolisian Republik Indonesia di bawah Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat menanggapi adanya wacana yang begitu gencar terkait dengan rencana pemindahan Polri dibawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pihaknya juga berpendapat, posisi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat karena Polri adalah alat Negara di bawah Presiden Republik Indonesia.

“Polri di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat. Kenapa, Karena Polri adalah alat Negara di bawah Presiden RI dan sejalan dengan semangat Reformasi 1998,” tambahnya.

Selain itu, orang yang akrab dengan sapaan gus Muiz ini menilai, struktur Polri yang berada langsung di bawah Presiden mampu memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme institusi, sekaligus mempermudah koordinasi dan komunikasi strategis dengan pimpinan tertinggi Negara.

“Posisi Polri di bawah Presiden sudah strategis. Beda halnya kalau dibawah kemeterian, justru bisa berpotensi melemahkan fungsi penegakan hukum yang telah diemban oleh Polri selama ini,” tuturnya.

Muiz juga meyakini, Profesionalisme dan akuntabilitas Polri sebagai sipil, akan lebih terjamin jika rantai komando tetap tegak lurus kepada Presiden.

“Pada prinsipnya, saya menudkung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indoneisa,” Pungkasnya.