Jombang - Kepolisian Resort (Polres) Jombang terus melakukan inovasi dalam menjaga kondusivitas di wilayah. Berbagai macam komponen masyarakat mulai dari organisasi masyarakat, lembaga hingga instansi pemerintahan.

Kali ini, Polres Jombang kembali menggelar audiensi bersama instansi terkait dan stakeholder pangan. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka sinergi dan kolaborasi pengamanan tata niaga bahan pokok penting, barang penting/strategis di wilayah kabupaten Jombang. Rabu, (27/9).

Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi, S.H., S.I.K., M.Si., yang diwakili oleh Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan, S.H., M.H., mengawali jalannya kegiatan. Nampak hadir pula tamu undangan dari instansi pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, dinas peternakan dan dinas ketahanan pangan.

Selain itu, stake holder tata niaga semisal Bulog, Pertamina dan agen LPG hingga pengusaha dagang turut menghadiri acara agar permasalahan dari sektor perekonomian di wilayah Jombang dapat teratasi.

Pada kesempatan pertama, Wakapolres Jombang menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan. Pihaknya berharap permasalahan sektor perekonomian di Jombang dapat teratasi dan diminimalisir.

"Fluktuasi tren kenaikan bahan pokok, kebijakan bahan bakar umum non subsidi dan isu viral kenaikan harga kita bahas disini agar perekonomian di Jombang tetap terjaga." Tutur Kompol Hari diawal acara.

Ia juga berharap adanya koordinasi dan sinergitas antara dinas yang satu dengan lainnya untuk mengambil tindakan dalam menjaga perekonomian di kota santri.

"Kedepan harapan kami, kita semua saling berkomunikasi agar saling memberikan penguatan."

Senada, Dinas Ketahanan Pangan Danny S mengatakan Fenomena kenaikan harga bahan pokok menjadi early warning bagi semua dan berharap agar tidak terjadi kedepannya.

"Kita hanya memantau harga di pasaran bukan merubah harga. Hanya mengintervensi hal-hal yang dapat menaikan harga sehingga tidak sampai terjadi." Ucap Danny

Disamping itu, Dinas Peternakan Aziz menyampaikan kapasitas produksi telur Jombang kalah dengan Blitar dan Kediri. Untuk penentuan harga telur pihaknya kesusahan karena sulit diintervensi.

"Terkait dengan pemotongan sapi kami di internal dinas masih perlu sosialisasi untuk mengajak untuk mengajak kembali ke RPH dalam pemotongan sapi." Kata Aziz.

Koordinasi antara stake holder dan instansi terkait memang diperlukan untuk menjaga perekonomian. Dengan demikian permasalahan yang dimungkinkan muncul dan dapat mengganggu kondusivitas Kamtibmas dapat diminimalisir