Jombang – Rencana penataan ulang posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali mengemuka. Hal ini mendapat tanggapan dari Ketua Persaudaraan Kepala Desa Indonesia Kabupaten Jombang (PKDI), Supono.

Melalui pernyataannya, pihaknya menegaskan bahwa posisi Polri di bawah Presiden Republik Indonesia sudah tepat. Struktur tersebut dinilai sebagai bentuk penataan kelembagaan yang ideal dan sejalan dengan semangat Reformasi 1998.

“Kami mendukung sepenuhnya atas keputusan DPR RI yang menetapkan bahwa institusi Polri tetap dibawah presiden,” ujarnya kepada tim redaksi, Selasa (27/1/2026).

Hal ini disampaikan Supono saat menanggapi adanya wacana yang begitu gencar terkait dengan rencana pemindahan Polri dibawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Supono menyampaikan, posisi di bawah Presiden sudah tepat dan menunjukkan bahwa Instansi penegak hukum tersebut memang benar-benar mandiri.

“Penempatan Polri langsung di bawah Presiden adalah bentuk penghormatan terhadap amanat reformasi 1998 dan konstitusi kita. Ini bukan sekadar soal struktur kelembagaan, tetapi tentang memastikan bahwa Polri memiliki kemandirian operasional dan kemudahan arahan strategis, sehingga dapat mengayomi seluruh rakyat Indonesia secara efektif,” tegasnya.

Tak hanya itu, Kepala Desa Tanjungwadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang ini juga menilai terkait dengan posisi Polri di bawah Presiden langsung dapat memperkuat akuntabilitas, profesionalisme serta koordinasi strategis antara Polri dan kekuasaan eksekutif Negara.

“Saya berharap seluruh pemangku kepentingan terus mendukung konsolidasi reformasi Polri yang tidak hanya struktural, tetapi juga kultural dan professional,” pungkasnya.